APBD Kota Padang Panjang T.H 2009

Ketua DPRD Padang Panjan Drs,H.Hamidi Labai Sati Menandatangan APBD T.A 2009

di saksikan Wako Dan Wawako Suir Syam dan Edwin

Padanga Panjang, Sang Pemburu Beriata

Fraksi Golkar menyatakan, agar APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran (T.H) 2009 dapat menjawab persoalan yang terjadi dimasyarakat, sebab kebijakan yang telah dilahirkan eksekutif dan legislatif sedang ditunggu.

Perseolan yang perlu dijawab berkaitan kepekaan terhadap kondisi lingkungan, pemeliharaan moral masyarakat, keterbukaan fikiran, mendengar, mempelajari, menterjemahkan suara masyarakat banyak Gambaran kondisi kekinian itu, diyakini duet kepemimpinan Walikota dr,H, Suir Syam M,Kes, MMR, dengan Wakil Walikota Ir,H,Edwin Sp, akan mampu menjawab dengan berpihak pada peningkatan kesejateraan masyarakat.

Fraksi Golkar terdiri dari Drs.Fathoni Rasyid, H,Desfa Remindo, SH, Alva Ernersi S,Pd, H.Yohanis Tamin,SH, H, Akyar Syafnur Dt.Bagindo, Suardi, Batlimus, Darisman Amd,Pd, denagan juru bicara Novi Hendri Dt.Bagindo Saidi SE,Msi, menyatakan pendapat akhirnya pada persetujuan APBD Padang Pajang T.A 2009 di gedung dewan di Kampung Jambak Guguk Malintang, Jumat pekan dulu.

Bagian lain Fraksi Golkar menorekan rekomendasi untuk 14 SKPD, yakni Dinas Pendidikan yang memperoleh anggaran 23 persen sebesar 73 miliar lebih pada APBD T.A 2009, mempersiapkan wajig belajar (Wajar) 12 tahun dengan matang. Artinya dengan wajar 12 tahun masyarakat terlayani seutuhnya, memberikan apresiasi prestasi pendidikan yang dicapai sampai bertaraf internasional, sembari mengingatkan perhatian penuh pada sekolah ddibawa naungan Depag, termasuk sekolah non pormal lainnya.

Bidang kesehatan, menfokuskan peningkatan pelayanan, kondisi DKK, RSUD semakin solit, untuk pertanian Fraksi Golkar menolak pembibitan lobster, penundaan revitalisasi mesin pateurisasi dialikan pembilian mesin mininya, menyetujui pendirian pondok pertemuan kelompok tani.

Pada Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian, setuju pembangunan kluster kulit, master plan pasar sayur, dikordinasikan dengan DPRD, untuk Dispora peningkatan anggaran pembinaan pasambahan, randai, silek, pemberdayan KAN, mendesak perbaikan GOR Banca Laweh, Disnaker, pemberdayaan masyarakat, perempuan, KB, program terarah terkoordinasi, sedangkan Dinas Capil, Kependudukan, terkait pendataan keperluan pemilu 2009 gawainya KPU.

Dinas Perhubungan, Pasar, Satpol Pamongpraja, mengatasi kesemrautan pasar, lalu lintas, penuh tanggung jawab, khusus Inspektorat Kota, evaluasi, kebutuhan SKPD, Optimalkan standar analisa biaya setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) tutur Novi. (ce)