Sabtu, 22 November 2008

DPRD Kota Padang Panjang Desak Pemko Kerjasama Dengan PT.Fokus Indo lighting, Diduga Cacat Hukum


Zulkarnain, Sekdako dan Maisul
Sedang Asik



Padang Panjang- pemburu berita
Terkait dengan pemberitaan edisi (40) minggu yang lalu kepala Dinas PU Kota Padang Panjang H.Ir.Maisul sewaktu dikunjungi wartawan Koran ini yang kebetulan sedang rapat dengan rekanan Contarktor dari Padang, anehnya setelah usai rapat dengan rekanan tersebut H.Ir. Maisul terkesan mengelak seakan-akan mengetaui maksud kedatangan wartan koran ini, untk di mintai keteranganya, mengenai proyek PJU yang cacat hukum seperti apa yang telah disampaiakan oleh Anggota Dewan Drs, Batlimus Fraksi dari Golongan Karaya saat menyampaikan pandangan umum dalam sidang Paripurana di Gedung Dewan Kampung Jambak Kamis (13/11), membuat H.Ir.Maisul melarikan diri melewati pitu belakang.
Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT Fokus Indo Lighting
atas Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Sebesar Rp18.051.884.000,00 CacatHukum.
Pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan untuk
melaksanakan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Keindahan Kota yang
realisasinya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2006. Untuk merealisasikan kegiatan
tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan permohonan kepada DPRD Kota Padang
Panjang untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Surat Walikota No.
339/PM-PP/VI/2005 tanggal 25 Juni 2005. Berdasarkan surat tersebut DPRD Kota Padang
Panjang membentuk Tim Pansus untuk melakukan pengujian dan pengkajian kelayakan
diselenggarakannya kegiatan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Keindahan Kota
serta mengundang pihak AKLI (Asosiasi Kelistrikan Indonesia) untuk mendapatkan kesimpulan. (rifnaldi)

DPRD Kota Padang Panjang Desak Pemko Kerjasama Dengan PT.Fokus Indo lighting, Diduga Cacat Hukum





Drs, Batlimus Fraksi Golongan Karaya


Padang Panjang_pemburu berita
Bebagai dugaan penyimpangan proyek di Kota Padang Panjang akhirnya teungkap,ketika penyampai pandangan umun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Ranperda Perobahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008.
Ketika Drs, Batlimus Fraksi dari Golongan Karaya menyampaikan pandangan umum dalam sidang Paripurana di Gedung Dewan Kampung Jambak Kamis (13/11), mengatakan” banyak pemafaatan bantuan dari pusat yang tidak efektif dan efisen dalam peningkatan ex aksebeliti dalam peningkatan kualitas dan kesehatan. Sering sekali danah DAK dan bantuan pusat habis dengan percuma, untuk satu Rumah Dinas Dokter saja di anggarkan untuk empat kali APBD berturut-turut dengan mencapai Angkah 400% dan anehnya masi ada Rumah Dinas tersebut belum ditempati oleh dokter spesialis.
Dari gambaran hasil pemeriksaan dari BPK dan gambaran hasil pantauan di lapangan DPRD melalui PANSUS tidakla jau berbedah kenyataanya, dari gambaran itu tampak jelas Pemerinta Kota Padang Panjang belum memimpin dengan sepanuh hati dan belum taat dan patuh kepada aturan perundang-undangan dan Hukum yang berlaku, ini disebabkan kurangnya kordinasi Walikota dan Sekretaris Daerah, kurangnya pengawasan dan pengendalian dari BPKD dan Ispetorat sesuai dengan tugas dan ketentuan yang berlaku, dan setiap persolan Walikota melalui Sekretaris Daerah tidak perna membuat rincian Job Diskresen atau rincian tugas Organisasi mulai dari tingkat atas sampai lepel plaksana dari LAP BPK pada halam 15, 17.
Fraksi Golkar desak penyelesaian kahsus penyertaan modal KUD madiya, status Tanah Polresta Padang Panjang yang belum ada status Hukumnya, dan kajian Hukum kerjasama dengan PT.Fokus Indo lighting dengan anggaran Rp.18.051.884.000, Kerna” rekanan lain menganggap, tender yang di lakukan pihak PU di Subdin Cipta Marga yanh di komandoi H.Ir.Maisul sewaktu itu.
Di tempat terpisa H.Ir.Maisul sewaktu dikunjungi Koran ini sedang rapat dengan rekanan, anehnya seusai rapat Maisul seakan mengetaui kedatangan wartan koran ini untk di mintai keteranganya mengenai proyek PJU yang cacat hukum yang di sampaikan anggota Dewan dalam Sidang Paripurna tadi, H.Maisul melarikan diri lewat pitu belakang.(rifnaldi)

TAJUK OPINI ERA OTONOMI DISAAT KRISIS EKONOMI GLOBAL PEMKO PERLU KAJIAN KEBIJAKAN SECARA MENDALAM


Wako dan Ketu DPRD saat hadri
Hut Bustani Arifi


Kepemimpinan Walikota Padang Panjang Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR Patut di acungkan jempol, sejak otonomi daerah dengan sistem pemmerintahan desentarlisasi, Padang Panjang telah mampuh membuktikan, menanpakan diri dari segi perkembangan pembangunan dalam sektor, Pembangunan, Ekonomi, Budaya dan pendidikan.
Kebijakan Pemko Padang Panjang Yang dinahkodai oleh Wako Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR bersama Wawako Drs.H. Adirozal,M.SI, periode 2003 – 2008 dalam memajukan Kota Padng Panjang yang dikenal dengan julukan Kota Serabi Mekah ini telah menampakan hasil yang drastris, keberhasilan Wako Dr. H.Suir Syam dan Drs.H. Adirozal ini membuat masyarakat Kota Padang Panjang kembali memberi kepercayaan sepenuhnya untuk memimpin kembali Padang Panjang lima tahun kedepan periode 2008 –2013 meskipun pasangan Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR bukan bersama Drs.H. Adirozal,M.SI.
Wawako terpilih Ir.H.Edwin, Sp, yang mendamping Wako Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR ternyata di percayakan masyarakat kota Padang Panjang untuk memimpin lima tahun kedepan, dari hasil kemenangan pasangan Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR dan Ir.H.Edwin, Sp, sebagai pasangan Walikto dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Padang Panjang Tahun 2008 dengan total perolehan suara 16.247 suara sah atau dengan persentase 81.5 %, bukti kepercayaan masyarakat kota ini jelas amat besar sekali.
Kebijakan Pemko Padang Panjang dalam pembangunan Era Otonomi di segala sektor tentu jelas patut mendapat dukungan, sokongan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaanya banyak kalangan menilai kebijakan Pemko ini perlu dievaluasi dan dikaji ulang secara mendalam, seperti pembangunan RSUD yang bertaraf Internasiaonal dengan Anggaran APBD, APBN, dan DAK yang mencapai angkah Ratusan Miliyaran Rupiah, biaya yang dikeluarkan terkesan terjadi pemborosan, sementara hasil dari anggaran ABPD, APBN, dan DAK ini sampai kini tidak membuahkan hasil, bahkan yang ada hanya berlomba-lomba untuk mengeruk keuntungan dari anggaran ini, mulai dari proyek pekerjaan fisik, pengadaan barang bahkan MoU dengan PT.Askes yang pernah di beritakan oleh koran mingguan lokal terkesan Pemko kurang transparan, termasuk baru-baru ini, mogoknya para Dokter spesialis dan staf hanya gara-gara surat teguran dari kurlap tim sidak sihinggah pelayanan rawat jalan menjadi lumpuh, jadi apa yang di impikan selama ini semakin jauh dari mimpi.
Sementara Minangkabau Villeg yang dipercayakan pengelolahannya kepada Investor disulap menjadi Minang Fantasi (mifan), telah menampakan hasil yang drastris, keberhasilan Pemko merangkul PT.Niagara Fantasy Island (NFI) untuk berinvestasi ke kota ini sekali gus jadikan kota Padang Panjang menjadi kota tujuaan, cuma masyarakat sekarang terasa ditinggalkan.
Sebagai perbandingan dari prihal diatas oleh beberapa Toko masyarakat dan Pelaku Ekonomi di Padang Panjang terhadap RSUD, IFAN dan rencana pembangunan Pasar Serikat Batipuh X Kota perlu dikaji ulang secara mendalam.
Kalau dibandingkan MIFAN dengan RSUD ini adala pilot proyek yang sangat besar kenapa RSUD tidak menampakan hasil..? sementara MIFAN yang dikelolah oleh Investor lebi pesat dan draktis kemajuannya, sedangkan RSUD Padang Panjang jahu ketinggalan, dari segi pelayanan, dan peralatan termasuk Dokter Spesialis dari Rumasakit YARSI IBNUSINA yang selalu siaga 24 jam, bahkan beberapa pengusaha dan Pejabat kota ini lebih percaya berobat di Rumah Sakit Yarsi dan Ahmat Muchtar oleh karna peralatan Medis dan Dokter Spesialis yang selalu stenby, ini di karnakan dikelolah oleh orang yang ber Investasi, sebab seluru Dokter dan staf, mereka di bayar sesuai dengan ke profesionalnya begitu juga dengan peralatan Medis yang canggi, kalau saja RSUD kota Padang Panjang, pemko mau mencarikan Investor yang menanamkan modalnya dalam dunia kesehatan ini tentu impian ini akan menjadi kenyata. Kita akui Wako Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR bersama mantan Wawako Drs.H. Adirozal,M.SI, amat bekerja keras dan sangat piawai semasa mereka memimpin kota yang berjulukan” Kota Serambi Mekah” ini.
Melihat kasus di atas banyak hal yang harus diselesaikan oleh Wako Dr. H.Suir Syam,M.Kes, MMR bersama Wawako terpilih Ir.H.Edwin, Sp, selama Lima Tahun kedepan, termaksuk Pembangunan Pasar Serikat di kota padang panjang ini. Namun yang menjadi pertanyaan oleh kalangan masyarakat Batipuh X Koto dan Anaka Nagari Saiyo Sakato baru-baru ini, apakah pemko Padang Panjang akan menyerakan aset wilayat yang ada di kota ini kepada Investor,” kita sudah lihat Pasar Grosir Sayur Bukit Surungan yang di bangun oleh investor sampai saat ini tidak ubahnya ibarat pasar kaget yang hanya pada malam jumat dan senin dikunjungi pedagang, sementara pasar serikat yang jelas - jelas adalah Sentral Ekonomi Padang Panjang Batipuh X Koto dari zaman penjajaan sampai saat ini, masyarakat Batipuh X Koto dan Anak Nagari Saiyo Sakato berharap, kebijakan pemko ini perlu dievaluasi dan dikaji ulang secara mendalam, mana yang harus di anggarkan oleh APBD dan mana Yang harus di serakan ke Investor sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2008. (RIFNALDI)

Padang Panjang Mulai Dilirik Investor luar dan dalam negeri


E R M A N ST. M A R L A U T



padang panjang –Lintas Media Semenjak Otonomi Daerah dengan sistem pemerintahan Desentralisasi, taraf Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, banyak terlihat semakin berkembang, sala satu Kota yang menampakan cirikhasnya sekarang yaitu Padang Panjang, Kota yang berjulukan Serambi Mekah ini yang dulunya hanya berpreadiket sebagai kota persinggahan sekarang telah menjadi kota tujuan di seluruh tanah air, hal ini dikatakan oleh toko masyarakat Erman St Marlaut ke pada wartawan koran ini saat ditemui senin (17/11) di ruang kerjanya.
“Keberhasilan Pemko merangkul PT.Niagara Fantasy Island (NFI) untuk berinvestasi ke kota Padang Panjang tentu perlu dukungan dari masyarakat, sebab dengan adanya investor yang berinvestasi ke kota serambi mekah ini, hal tentu nantinya akan menjadikan taraf ekonimi masyarakat kota Padang Panjang ini jadi meningkat, ini tetntu perlu kita bersama, terutama dukungan masyarakat sekitarnya hal ini juga akan membuat motivasi perusahan dan pengusaha Luar dan Dalam Negeri untuk berinvestasi di kota ini, ujar Erman St Marlaut yang juga Ketua Partai Demokrat dan Caleg periode 2009.
Lebi lanjut Erman St Marlaut mejelashkan,masalah yang muncul terlihat jelas tidak ada izin bangunan [ IMB] Minang Fantasy , tetapi hal ini tentu merupakan hal yang tidak disengaja jika saja mau berbagi rasa kebersamaan, tentu tidak muncul masalah , ini hanya butuh perbaikan manejemen sebab belum terlambat untuk diperbaiki .nilai minang fantasy termasuk bagus dan dapat menjadi ikon wisata penting di sumatera , hanya saja butu pendekatan persuasif kepada pihak pihak terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kecil ini” kata Erman. (Rifnaldi)